nusakini.com--Mencapai perdamaian itu sulit, namun jauh lebih sulit memelihara perdamaian. Tantangan terbesar dalam upaya mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik adalah memastikan adanya pendanaan yang cepat dan memadai. Kerja sama global yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendanaan, sangat diperlukan. 

Upaya mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik, digarisbawahi Menlu Retno L.P. Marsudi dalam pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Bina Perdamaian (Peacebuilding), di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, AS, Senin(18/9). 

Pertemuan yang merupakan initiatif Indonesia dan Norwegia itu, mengawali rangkaian kegiatan Menlu Retno di Sidang Majelis Umum PBB ke-72. 

Indonesia dan Norwegia, sebagai focal point untuk isu pendanaan di bawah Komisi Bina Perdamaian PBB, selama ini sangat aktif dalam upaya mendukung pembangunan di negara-negara berkembang pasca konflik. 

Menlu menjelaskan bahwa untuk memastikan pendanaan yang memadai, semua pihak harus berkontribusi. Negara maju harus memenuhi komitmennya. Semua pihak juga harus dapat menarik sektor swasta membantu pendanaan dan pembangunan di negara-negara pasca konflik. 

• Menlu RI Akan Kunjungi Senegal Guna Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret dengan Sejumlah Negara Afrika
• Menlu RI Bahas Kelapa Sawit dengan Menlu Belanda
• Begini Pesan Menlu RI Saat Kunjungi Kamp Pengungsi Palestina di Amman Jordan
• Menlu RI: Indonesia Mitra Terpercaya bagi Demokrasi & Keadilan Sosial
• Menlu RI: DK PBB Harus Perkokoh Respons dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional

"Indonesia senantiasa siap memberikan bantuan melalui kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, khususnya untuk program-program unggulan yang selama ini telah berhasil mendukung pembangunan di negara-negara pasca konflik," jelas Menlu Retno pada pertemuan yang dihadiri oleh negara-negara anggota Komisi Bina Perdamaian PBB, wakil dari Sekjen PBB, dan negara-negara pasca konflik. 

Bertema 'Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk Meningkatkan Kapasitas dalam Mendukung pembangunan pasca Perdamaian', dalam pertemuan ini Indonesia telah memberi contoh sumber pendanaan inovatif dalam bantuan kepada negara-negara pasca-konflik. 

Pertemuan ini juga berhasil mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dari negara-negara pasca konflik, serta bantuan yang siap diberikan oleh negara-negara donor. 

Selama tahun 2016, Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada lebih dari 40 orang dari sejumlah negara. 

Sedangkan dalam kerangka kerja sama Triangular, Indonesia telah melaksanakan program pembangunan kapasitas kepada lebih dari 30 negara sejak tahun 2011. 

Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2018, Indonesia telah merencanakan sejumlah program bantuan kepada lebih dari 20 negara dan penguatan kemitraan dengan Afrika melalui Forum Indonesia-Afrika pada bulan April 2018. (p/ab)

​